Nasional - Rabu, 16 November 2011 | 00:15 WIB
BNP2TKI Hentikan Pengiriman TKI Sektor PRT
INILAH.COM, Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mewacanakan akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya sektor informal atau yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri.
Hal itu merupakan salah satu hasil rekomendasi sosialisasi BNP2TKI, di Puncak, Jawa Barat (15/11/2011). BNP2TKI perlu mempertimbangkan, mempersiapkan, dan menjadwalkan kapan penghentian penempatan TKI informal, khususnya penata laksana rumah tangga, ke luar negeri, kata Senior Advisor Kepala BNP2TKI Bachrul Alam.
Perencanaan itu, kata dia seiring dengan kebijakan pengetatan, yaitu memastikan adanya peningkatan kualitas untuk menumbuhkan perlindungan diri, diplomasi memperkuat perlindungan di luar negeri supaya paspor dipegang oleh TKI.
TKI berhak mendapatkan hari libur per minggu dan cuti. Kemudian, mengubah live in menjadi live out system (tinggal di asrama bukan di rumah pengguna/majikan), dan penghentian penempatan (moratorium) ke negara penempatan yang tidak bisa memberikan perlindungan secara baik kepada TKI, kata Bachrul Alam.
BNP2TKI juga direkomendasikan perlu ditingkatkan menjadi Kementerian yang memiliki kewenangan penuh dalam penanganan semua urusan TKI mulai dari prapenempatan, selama masa penempatan, dan pascapenempatan hingga perlindungan TKI, mempercepat penyelesaian revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di
Luar Negeri yang berpihak pada optimalisasi peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab BNP2TKI.
Bachrul juga mengatakan, BNP2TKI perlu meningkatkan penempatan TKI sektor formal dengan kebijakan by design dan bukan by accident, perlu gencar menerapkan market inteligent dan road show ke berbagai negara potensial.
Selain itu, BNP2TKI perlu memetakan secara akurat siapa dan berapa jumlah petugas rekrut calon TKI di tiap desa dan kecamatan terutama di daerah kantung-kantung TKI. Dengan pemetaan itu dapat dilakukan standarisasi calon TKI untuk bisa direkrut, ujarnya.
BNP2TKI, kata dia perlu mengawasi kesiapan TKI sebelum ditempatkan ke luar negeri, kesiapan dalam keahlian dan keterampilan,kesehatan fisik dan psikis. BNP2TKI perlu memastikan pelatihan calon TKI minimal 200 jam berjalan dengan baik, melakukan uji kompetensi.
Perlu mengawasi PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan sarana kesehatan secara rutin dan berkesinambungan, kata dia.
Badan dibawah kepemimpinan Jumhur Hidayat ini pada 2012 perlu
penerapan SISKOTKLN di seluruh pemerintah daerah dan Perwakilan Indonesia di luar negeri terutama di berbagai negara penempatan TKI. Ini karena, pelaksanaan sistem online dalam pelayanan TKI dengan pemerintah provinsi baru terimplementasi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.
BNP2TKI perlu segera menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengusulkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di kantung- kantung TKI bagi peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya, apalagi adanya dampak moratorium penempatan TKI ke sejumlah negara penempatan seperti ke Arab Saudi, Kuwait, Jordania, dan Suriah, terang dia. [mar] |
