Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Indonesian Association for Migrant Workers Sovereignity 
 HOME
PENGADUAN ONLINE
Jika ada yang ingin diadukan, isi formulir di bawah ini. Form Aduan
Merebut Hak Politik Buruh Migran Indonesia
Link Buruh Migran dan Pemilu 2009


Gerakan Rp.1000 untuk TKI
Bersolidaritas untuk TKI yang terlantar di Kolong Jembatan

CARAM Asia
Caram Asia Kuala Lumpur

Migrant Forum in Asia
Migrant Forum in Asia

International Migration Day

INFID Jakarta
International NGO Forum on Indonesian Development

Global Call to Action Against Poverty
Make Poverty History

Human Rights Watch
Defending Human Rights Worldwide

Pusat Sumberdaya Buruh Migran
Migrant Worker Resource Centre
SEKRETARIAT
Jl. Pulo Asem Utara I No. 16 RT/RW.008 /012
Kelurahan Jati
Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur 13220

Tel/Fax: 021-4891386

Email: secretariat@migrantcare.net
Twitter: @migrantcare



Draf Pemerintah Dinilai Langkah Mundur
Sabtu, 06 April 2013 03:38:07
Komitmen pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia di mana pun berada kembali dipertanyakan. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri versi pemerintah justru mengedepankan peranan swasta dalam perekrutan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. (146 klik)
Presiden Teken PP Perlindungan TKI
Rabu, 23 Januari 2013 01:08:05
Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri agar lebih maksimal sesuai dengan UU Nomor 39/2004 adalah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3/2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tertanggal 2 Januari 2013. (405 klik)
TKI TAK LAGI WAJIB MASUK TERMINAL TKI
Jumat, 12 Oktober 2012 09:32:00
Mulai akhir Desember mendatang, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak harus lagi transit di Terminal TKI Bandara Soekarno Hatta, setibanya di Tanah Air setelah mengadu nasib di luar negeri. (822 klik)
Draf RUU TKI Dikritik
Senin, 13 Agustus 2012 00:00:00
Janji pemerintah bersama DPR membenahi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia belum terwujud. Draf revisi Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dari DPR jauh dari upaya mewujudkan perlindungan. (785 klik)
DPR Setengah Hati Ubah Aturan Tenaga Kerja
Jumat, 10 Agustus 2012 23:35:00
Jakarta - DPR dinilai masih setengah hati dalam merevisi Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). »Draf revisi UU TKI sama sekali tak dapat menjawab kompleksitas persoalan buruh migran,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam keterangannya, Jumat, 10 Agustus 2012.  (633 klik)
Perkembangan Revisi UU TKI Hanya Pencitraan
Jumat, 10 Agustus 2012 18:31:00
Ratifikasi terhadap International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Their Families yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui sidang paripurna DPR RI tanggal 12 April 2012 nampaknya hanya merupakan pencitraan semata. Revisi terhadap UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI yang telah disetujui dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 5 Juli 2012 terbukti secara substantive tidak mengadopsi isi konvensi tersebut. (652 klik)
Pengiriman TKI Sektor Informal Dihentikan Bertahap
Kamis, 26 Januari 2012 13:52:00
JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan menghentikan pengiriman TKI sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT), secara bertahap mulai tahun ini hingga 2017 mendatang. (1222 klik)
Moratorium dicabut, TKI ke Malaysia mulai Maret
Kamis, 01 Desember 2011 17:48:00
Meskipun moratorium dicabut mulai tanggal 1 Desember hari ini, pemberangkatan kembali TKI ke Malaysia diperkirakan baru akan dimulai pada Maret 2012 yang akan datang karena harus melalui persiapan yang matang.  (1013 klik)
BNP2TKI Hentikan Pengiriman TKI Sektor PRT
Rabu, 16 Nopember 2011 00:15:00
Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mewacanakan akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya sektor informal atau yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. (1257 klik)
Hanya Empat Negara Layak untuk TKI
Senin, 03 Oktober 2011 00:00:00
JAKARTA -- Pemerintah mengevaluasi hanya empat negara yang layak sebagai tempat tenaga kerja Indonesia mengadu nasib. Keempatnya adalah Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan.  (1912 klik)
SBY Harap 15 Tahun Lagi RI Tak Perlu Kirim TKI
Selasa, 16 Agustus 2011 11:03:00
Aneka masalah yang menimpa para TKI informal di luar negeri masih menjadi keprihatinan. Presiden SBY berharap dalam 15 tahun ke depan, bisa dibuka banyak lapangan pekerjaan, agar tidak perlu lagi ada pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. (1269 klik)
Pemerintah Hentikan Sementara Pengiriman TKI Domestik ke Suriah
Selasa, 09 Agustus 2011 17:15:00
Pemerintah Indonesia mulai hari ini melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke Suriah. (849 klik)
Malaysia Merealisasikan Program Pemulangan TKI Ilegal
Selasa, 02 Agustus 2011 07:14:00
Pemerintah Diraja Malaysia akhirnya merealisasi rencana program dan pemulangan pendatang asing tanpa izin atau dokumen resmi, Senin (1/8) kemarin. Program perundangan yang sempat tertunda hingga tiga kali itu dilakukan pihak imigrasi, dibantu ratusan agensi pendaftaran di seluruh Malaysia. (876 klik)
Moratorium TKI Berlaku Mulai Hari Ini
Minggu, 31 Juli 2011 17:24:00
Penghentian penempatan sementara (moratorium) TKI untuk domestic worker yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Arab Saudi, berlaku efektif mulai 1 Agustus 2011 (hari ini).  (906 klik)
TKI Perlu Miliki KTKLN
Senin, 25 Juli 2011 13:58:00
Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu membuat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Sekarang sudah ada kesadaran dari para TKI tentang perlunya data mereka tercatat oleh pemerintah secara resmi, kata Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Ade Adam Noch di sela-sela kunjungan kerjanya ke Doha, Qatar, kemarin. (958 klik)
 
  Selanjutnya 
KONVENSI INTERNASIONAL
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya












TWITTER @MIGRANTCARE


REGULASI
Draf Pemerintah Dinilai Langkah Mundur
Presiden Teken PP Perlindungan TKI
TKI TAK LAGI WAJIB MASUK TERMINAL TKI
Draf RUU TKI Dikritik
DPR Setengah Hati Ubah Aturan Tenaga Kerja
TRAFIKING
Trafficking Masih Tinggi
Kasus Trafficking di Surabaya Meningkat 50 Persen
Dua Korban Trafficking Dipulangkan ke Kampung Asalnya
BNP2TKI: Penempatan TKI Perorangan ke Brunei Cenderung 'Trafficking'
316 Anak Dijadikan TKI
 POLLING
  



Hasil Polling
Polling Lain

Suara: 5